Tuntutan Utama Demo 25 Agustus 2025: Bubarkan DPR dan Hentikan Kenaikan Tunjangan

Sumber artikel ini diambil dari Kompas.com

Demo 25 Agustus 2025 di Gedung DPR, Apa Saja Tuntutannya?

Demo besar pada 25 Agustus 2025 benar-benar terjadi di kawasan Gedung DPR RI, Jakarta Pusat. Ribuan orang dari berbagai kalangan hadir, termasuk para pengemudi ojek online (ojol). Sejak pagi, massa membawa bendera Merah Putih, poster bernada kritik, hingga simbol-simbol protes seperti bendera bergambar tengkorak khas serial One Piece.

Beberapa poster yang mencolok bertuliskan: “Bubarkan DPR beban negara” dan “Beban negara bukanlah guru tapi DPR, bubarkan DPR”. Hal ini menunjukkan penolakan keras terhadap kinerja lembaga legislatif.

Awalnya, aksi berlangsung tertib dengan yel-yel menuntut anggota DPR keluar menemui massa. Namun, sekitar pukul 12.05 WIB situasi memanas setelah terjadi bentrokan antara massa dan aparat di sekitar Restoran Pulau Dua, dekat kompleks DPR. Ketegangan makin meningkat setelah beredar kabar adanya pelajar yang ditahan aparat, sehingga massa sulit dikendalikan.

Suara Pengemudi Ojol

Ari (26), seorang pengemudi ojol, menyampaikan kekecewaannya terhadap DPR yang dianggap lebih mementingkan kepentingan pribadi. Ia menyoroti kenaikan gaji dan tunjangan DPR yang berasal dari pajak rakyat.

Senada, Safri (32) juga merasa pemerintah tidak serius memperhatikan nasib driver ojol di Indonesia. Menurutnya, kehidupan ekonomi yang kian sulit membuat dirinya turun ke jalan demi menyuarakan keresahan.

Tuntutan Massa

Aksi yang disebut “Revolusi Rakyat Indonesia” tidak hanya menuntut pembubaran DPR, tetapi juga menyoroti isu kenaikan tunjangan anggota DPR RI di tengah tekanan ekonomi masyarakat. Poster dan spanduk berisi kritik keras terhadap DPR terpampang di depan gedung, menegaskan bahwa rakyat menilai wakil mereka lebih mementingkan kepentingan pribadi ketimbang kesejahteraan publik.

Kesimpulan

Demo 25 Agustus 2025 di depan Gedung DPR RI menunjukkan adanya gelombang kekecewaan rakyat terhadap kinerja DPR, terutama terkait isu kenaikan tunjangan di tengah kesulitan ekonomi masyarakat. Massa menuntut agar DPR lebih fokus pada kepentingan rakyat kecil daripada sekadar memperjuangkan kepentingan pribadi.